Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung menilai rencana pengusaha melakukan migrasi industri ke daerah yang memiliki nilai upah minimum provinsi (UMP) lebih murah, dipandang sebagai alternatif yang tidak tepat.
"Industri berbasis labour intensif justru pelan-pelan tidak akan punya tempat di Indonesia, karena tidak bisa lagi masuk dalam era buruh murah," kata Chairul Tanjung saat menjadi pembicara Pertemuan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, migrasi industri ke suatu daerah, tentu akan dibarengi dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja seiring meningkatnya kapasitas produksi usaha.
Karenanya, permasalahan kenaikan upah buruh bukan hal yang mustahil juga akan mengancam di tempat baru tujuan migrasi industri.
"Betul mereka migrasi industri, tapi saat demand-nya naik, maka ya... siap-siap saja bagi industri itu," katanya.
Ia mengungkapkan untuk dapat bertahan dalam persaingan bisnis, industri justru dituntut terus meningkatkan kreativitas, inovasi teknologi, dan produktivitas sumber daya manusianya, bukan justru mencari celah dari daerah dengan upah buruh yang murah.
"Pada 5 hingga 10 tahun ke depan. Perubahan era ini akan mengarah kepada transparan, keseimbangan antara tenaga kerja dan pengusaha, serta taat aturan," ujarnya.
Terkait dengan subsidi BBM, ia menginginkan adanya pelarangan memakai BBM bersubsidi untuk mobil pribadi sehingga beban APBN yang dianggarkan untuk subsidi tersebut bisa sangat berkurang.
"Ini akan menghemat duit pemerintah triliunan Rupiah," ujarnya.
Karena saat ini, lanjutnya, sekitar 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh orang kaya. Sedangkan 30 persen BBM subsidi, dinikmati kelas menengah ke bawah.
"Hal itu disebabkan anggaran subsidi saat ini hanya dinikmati oleh kendaraan mewah," jelas Chairul Tandjung.
Kuota BBM bersubsidi naik dari tahun lalu sebesar 40 juta kiloliter, menjadi 46 juta kiloliter di tahun 2013. Sedangkan untuk anggaran BBM bersubsidi tahun 2013 sudah mencapai Rp 220 triliun. (ant/as)
No comments:
Post a Comment