Tuesday, 20 May 2014

Penjajakan Konversi BBG Untuk Kereta Api


Pemerintah menjajaki pemanfaatan bahan bakar gas untuk kereta api sebagai upaya konversi minyak ke gas.


Dirjen Migas Kementerian ESDM A Edy Hermantoro dalam siaran pers di Jakarta, Selasa mengatakan, secara teknologi pemanfaatan BBG untuk kereta api dimungkinkan.


"Kami akan rapatkan soal ini dengan instansi terkait dalam waktu dekat," ucapnya.


Menurut dia, opsi pemanfaatan yang bisa dilakukan adalah gas dicampur solar atau seluruhnya memakai gas.


Edy mengatakan, pihaknya serius mengembangkan pemanfaatan gas untuk kendaraan termasuk kereta api karena merupakan energi bersih dan lebih murah.


Pemerintah, lanjutnya, telah membagikan alat konversi BBG untuk kendaraan dinas pemerintah dan kendaraan umum di sejumlah daerah.


"Kami membangun stasiun pengisian gas dan uji coba LNG untuk truk dan bus di Bontang, Kaltim," ujarnya.


Pemerintah juga telah menjamin ketersediaan pasokan gas bumi untuk transportasi.


Untuk 2014, alokasi gas untuk transportasi sebesar 48,2 MMSCFD yang terdiri atas Jakarta, Banten dan Jabar 31,5 MMSCFD, Jatim 12,20 MMSCFD, Sumsel, Kaltim, Jateng, dan Riau masing-masing 1 MMSCFD.


Sedangkan untuk 2015, pasokan gas direncanakan 56,7 MMSCFD dengan rincian Jakarta, Banten dan Jawa Barat 40 MMSCFD. Sementara alokasi daerah lainnya sama seperti 2014.(ant/ris)

Sunday, 18 May 2014

Travel Ilegal Tumbuh Subur di Riau

Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Riau, Ibnu Masud, mengatakan bisnis layanan travel haji dan umroh ilegal tumbuh subur di Provinsi Riau dan banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.


"Hasil penelusuran Asita, sedikitnya ada 10 travel umroh beroperasi tanpa izin dari Kementerian Agama. Jumlah mereka lebih banyak daripada travel umroh resmi di Riau yang jumlahnya hanya enam perusahaan," kata Ibnu Masud kepada Antara di Pekanbaru, Selasa.


Ia mengatakan Asita sudah lama meminta Kementerian Agama dan aparat kepolisian untuk menertibkan agen travel perjalanan umroh yang ilegal.


Menurut dia, pihaknya sudah banyak menerima laporan dari masyarakat soal travel umroh tak berizin itu.


Ibnu mengatakan, salah satu kasus travel Umroh ilegal yang melakukan penipuan adalah Sai Travel yang mengakibatkan belasan calon jamaah Umroh gagal diberangkatkan ke tanah suci pada Februari lalu. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polresta Pekanbaru, namun hingga kini tidak jelas penyelidikannya.


"Masyarakat sudah resah dan banyak dirugikan dengan travel abal abal ini. Tapi sayangnya, aparat kepolisian tidak juga belum menindak hal tersebut," ujarnya.


Ibnu menjelaskan hingga kini hanya ada enam perusahaan penyelenggara umroh resmi dan berizin di Riau, antara lain Muhibbah Mulia Wisata, Sela Express, Labaika, Musafir, PDA, dan Silver Silk. Sedangkan, untuk penyelenggaran haji plus di Riau hanya ada dua perusahaan, yakni Muhibbah dan Sela Express.


"Di luar perusahaan perusahaan itu, saya pastikan itu ilegal," tegasnya.


Ia mengatakan, perusahaan travel ilegal kerap menyasar target masyarakat di daerah perkebunan kelapa sawit di Riau yang memiliki banyak uang namun tidak mengerti perihal izin travel yang sah. Motifnya adalah dengan menawarkan harga paket Umroh yang jauh lebih murah dari biasanya.


Menurut dia, pengusaha travel ilegal tidak pernah memberikan jadwal perjalanan yang pasti dan kerap berubah-ubah.


"Jika sudah mulai sering berubah jadwalnya, segeralah jamaah umroh tersebut untuk meminta uangnya kembali. Atau segera tanyakan legalitas agen umroh tersebut ke kantor Kementerian Agama terdekat," katanya.


Kepala Bidang Penyelenggara Haji Kementerian Agama Wilayah Riau, A. Aziz, mengatakan pihaknya terus melakukan pendataan terhadap bisnis travel ilegal di Riau. "Sejauh ini kami baru memberikan laporan ke Dirjen Haji Kementerian Agama," katanya.(ant/ris)

Dishub Segera Uji Coba Terminal Baru

dinas perhubungan Provinsi kalimantan selatan segera melakukan uji coba pemanfaatan terminal regional type A di Jalan Akhmad Yani kilometer 17 yang telah selesai dibangun sebagai salah satu cara melakukan sosialisasi kepada sopir dan penumpang.

Kepala dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi kalimantan selatan Haris Karno di Banjarmasin, Selasa, mengatakan pada uji coba tersebut, para sopir hanya akan ditunjukkan beberapa lokasi yang akan mereka lalui pada saat terminal tersebut benar-benar dimanfaatkan.

'Jadi pada saat itu para sopir tidak membawa penumpang, atau menaikkan dan menurunkan penumpang, hanya sekadar mengetahui saat masuk, lokasi menurunkan penumpang dan menaikkan, serta beberapa hal lainnya,' tambah Haris.

Menurut dia, sebelumnya Dishub juga telah berupaya melakukan uji cola pemanfaatan terminal baru tersebut, namun gagal.

Selama ini upaya, pemindahan terminal, dari terminal kilometer enam ke terminal kilometer 17, selalu mendapatkan perlawanan dari para sopir antarkota maupun antarprovinsi, karena dianggap merugikan para sopir mengingat lokasinya yang cukup jauh dari kota.

Rencananya, uji coba tersebut bakal dilaksanakan pada Senin (19/5) dengan melibatkan para sopir dan organda, dengan harapan uji coba kali ini mendapatkan dukungan dari seluruh pihak dan berjalan dengan lebih baik.

'uji coba harus segera dilaksanakan, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anggota di lapangan sebelum terminal itu diresmikan,' katanya.

Menurut Haris, akan sulit untuk mengetahui dan memastikan kesiapan personel dan petugas di lapangan kalau tidak pernah diuji coba.

'sebelum pelaksanaan uji coba, kami akan mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan rapat koordinasi bersama dinas perhubungan kabupaten/kota dan Organda,' katanya di sela-sela rapat koordinasi forum lalu lintas angkutan darat di Banjarmasin.

Menurut Haris, pihaknya dituntut segera memfungsikan terminal Km 17 ini, Karena fasilitasnya sudah dibangun.

'uji coba bukan berarti mengharuskan menurunkan penumpang di terminal, tetapi uji coba ini hanya pengenalan, seperti letak jalan masuk, menurunkan atau menaikan penumpang, penumpang beli tiket dan lainnya,' katanya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, tambah dia, para sopir yang tergabung dalam Organda mengerti dan mengetahui informasi yang sebenarnya, tentang pelaksanaan uji coba tersebut.(ant/rd)

Pasar Induk Tuntungan Medan Siap Beroperasi

pasar induk Tuntungan yang berada Jalan Bunga Turi, Kelurahan Lau Cih, Kecamatan Medan Tuntungan saat ini sudah siap dioperasikan dan siap menampung pemindahan pedagang dari Pasar Sutomo.

Dirut PD Pasar pemkot medan Beni Sihotang di Medan, Selasa mengatakan pasar induk Tuntungan memiliki lima unit pos pengaman, 720 unit grosir, 432 unit sub grosir dan 56 unit untuk pasar wisata.

'Daya tampung pasar untuk pedagang lebih kurang 1.208, sedangkan pedagang yang selama ini berjualan di seputaran Pasar Sutomo mencapai 1.840 pedagang. Artinya, ada 632 pedagang yang tidak tertampung,' katanya.

Setelah lihat kondisi bangunan dan luasnya areal pasar induk, lanjut dia, 632 pedagang tersebut dapat ditampung untuk sementara menunggu dibangunnya tempat yang permanen.

Dari hasil pendataan yang telah dilakukan, 95 persen pedagang Pasar Sutomo telah menyatakan kesediaan mereka pindah ke pasar induk Tuntungan.

'Kita pun akan menempatkan 58 pegawai PD Pasar untuk mengelola pasar induk tersebut. Untuk itu kita minta dukungan seluruh unsur FKPD Medan dalam proses pemindahan para pedagang nantinya,' katanya.

Sementara Plt wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengatakan, pihaknya tetap menerima masukan dari berbagai pihak terkait kelancaran beroperasinya pasar induk Tuntungan tersebut untuk ditindaklanjuti.

Setelah itu dilakukan pendataan disertai dengan mempersiapkan fasilitas pendukung seperti lampu penerangan jalan, lokasi parkir untuk truk pengangkut sayur maupun buah maupun lin trayek angkutan umum menuju pasar induk Tuntungan segera dipersiapkan secepatnya.

'Setelah itu selesai semua, barulah pemindahan kita lakukan,' katanya.(ant/rd)

Toba Samosir Tuan Rumah Festival Danau Toba

Kabupaten toba samosir (Tobasa) disepakati menjadi danau toba" href="http://www.ciputranews.com/ekonomi-bisnis">tuan rumah festival danau toba (FDT) yang akan digelar pada 17-21 September 2014.

'Kita sepakat dengan Kemenparekraf dan beberapa kabupaten di Kawasan danau toba bahwa FDT akan digelar pada 17-21 September 2014,' kata Bupati Tobasa pandapotan kasmin simanjuntak di Jakarta, Selasa.

pandapotan kasmin simanjuntak mengatakan menjelang pelaksanaan kegiatan akbar ini Tobasa terus berbenah untuk menyukseskan acara tahunan tersebut. Pihaknya mengintensifkan komunikasi dengan Kemenparekraf guna mematangkan persiapan yang dibutuhkan.

'Kita berharap FDT2014, akan menjadi momentum kebangkitan sektor pariwisata dan menggerakkan ekonomi di Tobasa,' kata Kasmin.

Sementara itu Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tobasa Ultri Simanunsong menambahkan, FDT kali ini mengetengahkan pada sisi culture tourism (wisata budaya) dan sport tourism (wisata olahraga).

'Selama lima�hari penyelengaraan FDT, jenis sports tourism yang akan dilombakan adalah lomba paralayang, lomba solu bolon, lomba arung jeram, Lake Toba Drum Festival, dan World Super Swim yakni lomba renang berskala internasional,' katanya.

Dalam World Super Swim akan ditampilkan lomba renang di danau toba dan akan diikuti perenang dari berbagai negara.(ant/rd)

Menkop Tingkatkan Akses KUKM Pada Sumberdaya Produktif


Menteri Koperasi dan UKM sjarifuddin hasan berupaya meningkatkan akses pelaku koperasi dan UKM pada sumber daya produktif mengingat masih rendahnya akses mereka terhadap sumber daya produktif.


'Tidak diragukan bahwa potensi pengembangan usaha KUKM (koperasi usaha kecil menengah, red) kita masih terbuka luas, di banyak sektor dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat,' kata Menteri Koperasi dan UKM sjarifuddin hasan di Jakarta, Selasa.


Hal ini kata dia berhubungan langsung dengan tersedianya potensi sumber daya yang melimpah berupa potensi sumber daya alam, manusia, teknologi dan informasi.


'Sangat disayangkan, akses terhadap sumber daya produktif, bagi sebagian besar pelaku KUKM, masih sangat terbatas,' katanya.


Oleh karena itu pihaknya berupaya meningkatkan akses kukm terhadap sumber daya tersebut contohnya peningkatan akses di sisi pendanaan usaha, dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas Kredit Program.


Contohnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta Kredit Cinta Rakyat (KCR) yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan skim pembiayaan lainnya dari perbankan.


Ia juga menekankan pentingnya bagi KUKM untuk memperbaharui produk dengan berbagai inovasi dan adaptasi agar selalu up to date, sesuai dengan tren dan selera pasar.


'Bila tuntutan pasar ini dapat dipenuhi, aktivitas ekonomi domestik termasuk kegiatan ekonomi yang didominasi oleh KUKM, akan terus tumbuh dan berkembang, yang pada gilirannya roda perekonomian nasional dapat bergerak lebih cepat lagi,' katanya.(ant/rd)

JKN Dinilai Jaminan Sosial Reformatif

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Djoko Sungkono menyebutkan Indonesia sedang melaksanakan suatu sistem penyelenggaraan jaminan sosial yang reformatif melalui jaminan kesehatan nasional (JKN).


Djoko saat dihubungi dari Bandarlampung, Rabu, menjelaskan, reformasi penyelenggaraan jaminan sosial yang sedang dilakukan itu terlihat dua dari dua hal.


"Pertama, program jaminan sosial yang kita sedang bangun berprinsip asuransi sosial. Dalam asuransi sosial, kepesertaan bersifat wajib dan membayar iuran. Lalu yang kedua adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan yang diamanatkan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial," katanya.


"Badan tersebut berstatus badan hukum publik, yang berbeda dengan badan berbentuk persero, mempunyai tugas dan wewenang untuk memperluas kepesertaan dan meningkatkan manfaat jaminan sosial," ujarnya lagi.


Berkaitan dengan itu, pihaknya merasa perlu meningkatkan pemahaman berbagai pihak tentang implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).


"Di tahun lalu kita, Friedrich Ebert Stiftung atau FES dan DJSN telah menyelenggarakan kegiatan serupa di Kota Pontianak, Jambi dan Mataram tentang bagaimana BPJS itu bekerja. Apa yang menjadi tugas dan kewenangan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh UU SJSN dan UU BPJS," ujarnya.


Adapun di tahun ini, kegiatan serupa sudah digelar di Bandarlampung bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) setempat.


"Dalam hitungan hari, kita akan memasuki era baru, era SJSN. DJSN sebagai lembaga yang khusus diamanatkan oleh UU SJSN untuk mensikronisasikan SJSN ini," kata Djoko yang berharap para jurnalis Lampung untuk turut mencatat fakta SJSN yang terjadi di lapangan.


Ia selanjutnya menambahkan, pembentukan BPJS merupakan wujud nyata dari tekad pemerintah menjalankan amanat konstitusi dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dimana setiap orang memiliki hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat.


Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, demikian Djoko menambahkan, mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diwujudkan dengan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.


"Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memperoleh perlindungan sosial yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan serta memasuki usia lanjut," ujarnya.(ant/ris)

PDAM Sleman Terus Perluas Jaringan Pelayanan

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus berupaya memperluas wilayah jaringan pelayanan guna memberikan kemudahan masyarakat mendapatkan air bersih.

'Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat kami terus berupaya membuka jaringan baru di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau jaringan air bersih,' kata Direktur PDAM Kabupaten Sleman Dwi Nurwata, Selasa.

Menurut dia, perluasan jaringan yang akan dilakukan meliputi di wilayah Kecamatan Seyegan, Tambakrejo Taempel, Kecamatan Pakem, Kecamatan Depok, Kecamatan Godean, Kecamatan Sleman dan Kecamatan Prambanan.

'Dengan rencana pengembangan tersebut diharapkan masyarakat akan mendapatkan layanan air dari pdam sleman,' katanya.

Ia mengatakan, terkait adanya perbaikan jembatan yang ambles di Jalan Lingkar Utara (Ring Road) di depan Rumah Sakit Jogja Internasional Hospital (JIH) membuat sebagian pelanggan air pdam sleman di wilayah sebagian Condongcatur dan Caturtunggal Depok terganggu.

'Ini diakibatkan adanya perbaikan jembatan yang ambles yang berdampak pada jaringan pipa distribusi pdam sleman, karena jaringan tersebut harus dipindahkan,' katanya.

Dwi mengatakan, kepada pelanggan air minum �wilayah Unit Depok yang meliputi Desa Condongcatur dan Caturtunggal, khususnya yang berada di selatan jalan lingar mengalami gangguan aliran (aliran mati).(ant/rd)

Kominfo Perketat Pengawasan Konten Pornografi

Badan Komunikasi dan Informatika Nusa Tenggara Timur memperketat pengawasan terhadap penyedia warung internet (warnet) di NTT yang menyajikan konten pornografi sebagai salah satu pemicu kasus kekerasan seksual terhadap anak.


"Untuk jangka pendek dilakukan penyuluhan dan pendekatan terhadap penyedia untuk menyaring dan atau minimal memblokir konten yang tidak layak bagi anak, jika warnetnnya dibuka untuk umum atau disewakan," kata Kepala Badan Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Richard Djami di Kupang, Rabu.


Penyuluhan juga dilakukan terhadap penyelenggara pendidikan di sejumlah sekolah dan komunitas pemuda dan pelajar yang terorganisir dan termasuk kepada orang tua atau wali anak, sehingga lebih efektif melakukan pengontrolan terhadap aktivitas anak, baik di sekolah maupun di luar sekolah.


"Kami segera melakukan penyuluhan dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait diantaranya aparat kepolisian, satuan polisi pamong praja dan pihak perekonomian dan perdangan yang akan mengeluarkan izin usaha bagi pengusaha kecil termasuk penyedia warung internet," katanya.


Sementara untuk jangka panjang katanya perlu ada peraturan apakah Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan undang-undang khusus yang mengatur dan membatasi penyedia dan syarat-syarat bagi pengguna, sehingga lebih mengikat dan memberi sanksi tegas bagi yang melanggar.


Banyak lembaga yang sebenarnya memiliki Wewenang untuk mengatur dan mengawas hanya saja belum ada dasar hukum sebagai acuan untuk melakukan tugas pokok dan fungsi terutama berkaitan dengan bisnis warung internet (Warnet) di daerah setempat yang menyajikan konten pornografi.


Menurut dia, kehadiran media sosial dengan konten pornografi dan pornoaksi saat ini sulit dikontrol atau diawasi karena belum adanya peraturan yang memperketat penyedia warnet termasuk mewajibkan penyedia memiliki alat untuk menyaring konten-konten tertentu yang perlu dan tidak perlu diakses pengguna, terutama anak-anak.


Padahal katanya, Departemen Komunikasi dan Informatika menargetkan 50 persen penduduk Indonesia sudah bisa mengakses teknologi internet pada tahun 2015. Hal ini sesuai dengan pencanangan PBB untuk menuju masyarakat informasi global.


Kepala Pusat Litbang dan Sumber Daya Manusia Departemen Komunikasi dan Informatika Cahyana Ahmadjayadi, di Yogyakarta, ketika menjadi pembicara kunci mewakili Menteri Kominfo dalam lokakarya Asia-Europe Meeting bertema "Empowering Local Community in the Use of ICT" mengatakan, saat ini pengguna internet di Indonesia baru mencapai sekitar 30 juta orang, atau lebih kurang 15 persen penduduk.


Beberapa program yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut adalah universal service obligation yang menargetkan bisa menyediakan fasilitas telekomunikasi di seluruh desa, dengan sebagian berakses internet. "Kita menyiapkan dana lebih dari Rp1 triliun untuk mendukung program USO ini," kata Cahyana.


Selain itu, ada pula program mobile community access point (CAP) untuk menyediakan akses internet di desa-desa terpencil di seluruh Indonesia. Cahyana mengatakan, saat ini terdapat 40 unit mobile CAP yang disebar di berbagai provinsi bekerja sama dengan operator.


Mobile CAP sangat berguna untuk mengatasi kendala desa-desa terpencil yang sulit diakses jaringan karena masih minimnya infrastruktur pendukung, seperti listrik dan jalan. "Semua program ini dimaksudkan untuk mempercepat penetrasi internet ke pelosok-pelosok desa yang selama ini belum terjangkau teknologi tersebut," ujarnya.(ant/ris)

Bengkalis Butuh 30 Km Bangunan Pemecah Ombak

Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Riau membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun 'break water' atau pemecah ombak untuk mengantisipasi abrasi yang terus terjadi sejak tahun 1960-an yang terus mengikis sebagian daratan di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis hingga 1,6 km itu.

'Daratan yang terkikis kian mengkhawatirkan akibat terpaan ombak laut yang tidak terkendali sehingga tiap saat daratan akan makin terkikis sehingga bangunan pemecah ombak sangat dibutuhkan,' kata Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dalam keteranganya di Bengkalis, Selasa.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Bengkalis hanya sanggup membangun 'break water' sepanjang dua km, sedangkan anggaran yang tersedot untuk pembangunannya cukup besar.

Anggaran yang dibutuhkan cukup besar, katanya lagi, maka bantuan Pemrov Riau sangat dibutuhkan untuk mendukung pengerjaan break water sepanjang 30 km dimulai dari Desa Muntai Kecamatan Bantan hingga ke Desa Meskom Kecamatan Bengkalis.

'APBD Kabupaten Bengkalis sangat terbatas dan banyak kegiatan pembangunan lainnya yang tentunya menjadi skala prioritas,' katanya.(ant/rd)

Infrastruktur Daerah Terisolir Ditangani Dinas PU

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sumbawa, NusaTenggara Barat akan menangani perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan secara permanen 2015, terutama di daerah terisolir.


Kepala Bidang Bina Marga PU Sumbawa Dian Sidharta ketika dikonfirmasi Rabu menyatakan, penanganan jalan dan jembatan diprioritaskan pada daerah terisolir, termasuk pada pembangunan jembatan Senawang Brang, Kecamatan Orong Telu yang roboh akibat banjir beberapa waktu lalu.


"Saat ini masyarakat setempat masih menggunakan rakit menuju wilayah perbatasan. Karena ini sifatnya masih darurat, Dinas PU Sumbawa telah berkoordinasi bersama BPBD Sumbawa untuk membangun jembatan konvensional," katanya.


Kendati demikian, lanjut Dian, pihaknya akan menganggarkan dana pada 2015 untuk pembangunan jembatan secara permanen, serta jalan yang layak untuk wilayah tersebut sejauh 4 km.


Menurut dia, demikian pula halnya dengan penanganan dan perbaikan jalan di wilayah Ropang serta Batu Lanteh. Akan tetapi, penanganan akses jalan yang saat ini mengalami kerusakan yang cukup parah tersebut, akan dilakukan secara bertahap.


Untuk penanganan perbaikan jalan Ropang sudah dilakukan tender dan pembangunan jalan itu dikerjakan secara bertahap tergantung ketersediaan anggaran.


"Untuk itu, eksekutif dan legislatif segera menganggarkannya pada tahun berikutnya. Untuk membangun fasilitas jalan dan jembatan tak bisa dilakukan dalam sekejap. Jadi harus bertahap," ucap Dian.


Termasuk, katanya, pembangunan jalan Lenangguar tembus hingga ke Desa Teladan sejauh 4 km. Kondisi jalan saat ini cukup parah. Pengerjaan penanganannya menggunakan streeping, yakni penebaran material produk LPA, tapi bukan lapen ataupun hotmix.


"Walaupun jarak yang ditempuh hanya 30 menit saat ini menuju desa lainnya, paling tidak jalan yang cukup parah dapat tertangani. Penanganan jalan dan jembatan akan diberlakukan sama dengan yang ada di Kecamatan Batu Lanteh. Pengerjaan jalan akan ditangani secara sporadik dengan melihat kondisi jalan yang rusak dan menjadi prioritas perbaikan," ujarnya.


Meski demikian, ketersediaan anggaran daerah, kata Dian, akan menjadi pertimbangan untuk tetap melakukan koordinasi dengan Pemprov NTB dan pusat.(ant/ris)

Investor Tunda Investasi Karena Kesulitan Gas


Ketua Asosiasi Perusahaan Pengguna Gas atau Apigas Sumatera Utara, Johan Brien, menyebutkan, sejumlah investor termasuk di kawasan industri Sei Mangkei, Simalungun terpaksa menunda investasi karena tidak adanya gas dan krisis listrik yang masih berlanjut.


'Sejumlah investor terpaksa menunda investasi khususnya di Kawasan Industri Sei Mangke. Harusnya kondisi itu semakin mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat karena pembangunan Sei Mangkei merupakan proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia),'katanya di Medan, Selasa.


Ia menyebutkan dewasa ini, kebutuhan gas industri di Sumut sekitar22 million standard cubicfeet per day (mmscfd), sementara yang terpenuhi hanya sekitar 9 mmscfd setelah ada tambahan dari gas Benggala, Langkat.


Desakan ke pusat semakin dinilai penting karena nyatanyapasokan gas dari Arun, Aceh yangdiproyeksikan mulai Oktober ini nyatanya tertunda hingga tahun depan.


Dia mengakui, Sumut berharappasokan gas dari Sumur Gas di Benggala Langkat, tetapi karenaproduksinya tidak bisa besar, maka tetap saja mendesak Pusat mencarikan solusi.


Potensi Gas Benggala ada sekitar 12 mmscfd itupun kalauempat lubang gas di kawasan itu dieksplorasi semua.


Harus ada solusi, apalagi sejumlah investor sedang menunggu di Sei Mangke, katanya.


Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sumut, Sabrina, mengatakan, Pemprov Sumut sudah dan terus mendesak Pusat untuk menambah pasokan gas ke Sumut secepatnya.(ant/rd)

Koperasi Sumut Meningkat

Jumlah koperasi di Provinsi sumatera utara meningkat 4,89 persen dari 11.206 unit pada tahun 2012 menjadi 11.754 unit pada 2013.


Dalam "Excecutive Summary" Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2013 yang didapatkan di DPRD Sumut di Medan, Rabu, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mencantumkan, jumlah koperasi tersebut mayoritas aktif dalam menjalankan usahanya yakni mencapai 6.967 unit.


Perkembangan koperasi di Sumut tersebut juga membawa pengaruh pada jumlah anggota koperasi yakni 1.992.127 orang pada 2012 menjadi 2.097.344 orang pada 2013 atau meningkat5,28 persen.


Demikian juga dengan koperasi yang melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT) yang meningkat 2,4 persen yakni 4.035 unit pada 2012 menjadi 4.132 unit pada 2013.


Dengan perkembangan tersebut, jumlah tenaga kerja di bidang koperasi juga meningkat sebesar 4,49 persen untuk tingkat manejer dari 1.425 orang pada 2012 menjadi 1.489 orang pada 2013.


Sedangkan peningkatan serapan tenaga kerja untuk tingkat karyawan lebih besar yakni sembilan persen yakni 10.521 orang pada 2012 menjadi 11.468 persen pada 2013.


Dari aspek pembiayaan, permodalan koperasi di Sumut juga mengalami kemajuan signifikan yakni 31,71 persen untuk modal sendiri dari Rp1,58 miliar pada 2012 menjadi Rp2,082 miliar pada 2013.


Sedangkan persentase peningkatan modal dari luar lebih besar yakni 42,98 persen dari Rp1,271 miliar pada 2012 menjadi Rp1,818 miliar pada 2013.


Besarnya peningkatan modal dari luar tersebut menunjukkan indikasi jika pihak perbankan semakin memiliki kepercayaan terhadap kinerja koperasi di Sumut.


Peningkatan modal luar itujuga berasal dari stimulan dana bergulir yang difasilitasi pemerintah dan terbukti mampu meningkatkan partisipasi anggota.


Peningkatan transaksi pada 2013 tersebut memberikan pengaruh pada nilai volume usaha koperasi yang meningkat 13,15 persen yang mencapai nominal Rp4,233 miliar dengan sisa hasil usaha (SHU mencapai Rp373,12 miliar.


Dari data Dinas Koperasi dan UKM Sumut, jumlah dan kinerja UKM juga mengalami peningkatan sebesar 6,53 persen dari 2.877.765 unit pada 2012 menjadi 3.065.731 unit paa 2013.(ant/ris)

Dekopinwil Sumsel : Koperasi Berperan Dukung Ekonomi Kerakyatan

Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sumatera Selatan Munadjiah menyatakan, koperasi berperan mendukung ekonomi kerakyatan sehingga perlu didorong tumbuh dan berkembang dengan baik.

'Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga perlu didorong tumbuh dan berkembang dengan baik,' kataMunadjiah pada rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2013 koperasi pegawai negeri Harapan Jaya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, di Sekayu, Selasa.

Menurut dia, pihaknya mengapresiasi koperasi yang hingga kini dapat eksis mengembangkan kegiatan usaha ekonomi kerakyatan dan mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya.

koperasi pegawai negeri (KPN) Harapan Jaya, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu keperasi yang tergolong sangat sehat di provinsi yang memiliki 15 kabupaten dan kota itu.

koperasi pegawai negeri tersebut diharapkan dapat menginspirasi koperasi-koperasi lain sehingga bisa tumbuh sehat, baik sebagai koperasi tunggal usaha maupun koperasi serba usaha.

Untuk terus mendorong koperasi di daerah ini tumbuh dan berkembang secara sehat, Dewan Koperasi Indonesia Sumsel akan membantu pembenahanmanajemen sehingga apa yang menjadi pusat pelayanan dapat dimanajerial secara seksama agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada anggota, kata Munadjiah.

Sementara pada kesempatan itu Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Muba Agendel Azim mengatakan, apresiasi yang diberikan dekopinwil sumsel kepada KPN Harapan Jaya hendaknya dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan bidang usaha dan pelayanan bagi anggota serta masyarakat setempat.(ant/rd)

Sumut Masuk 10 Besar Bidang Investasi Terbaik

Provinsi sumatera utara mendapatkan penghargaan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 2013 sebagai 10 besar terbaik di bidang investasi.


Dalam "Excecutive Summary" Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA 2013 yang didapatkan di DPRD Sumut di Medan, Rabu, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menyebutkan, penghargaan itu didapatkan berdasarkan realisasi investasi hingga triwulan ke tiga 2013.


Untuk penanaman modal asing (PMA), Sumut mampu merealisasikan investasi sebanyak 155 proyek dengan realisasi investasi 697 juta dolar AS atau sekitar Rp6,7 triliun.


Sedangkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada 2013 mencapai 81 proyek dengan total realisasi Rp3,7 triliun.


Dengan dua aspek itu, Sumut mampu merealisasikan total realisasi sebesar Rp10,4 triliun atau melebihi target Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp9 triliun.


Realisasi investasi di Sumut pasa 2013 juga mengalami peningkatan jika dibanding kondisi 2012 yang memiliki 156 proyek.


Untuk PMDN, pada 2012 terealisasi 55 proyek dengan dana Rp2,97 triliun, sedangkan realisasi PMA sebanyak 101 proyek dengan dana Rp6,13 triliun.


Pada 2012, sektor yang diminati PMDN adalah jasa, industri kimia, perkebunan, dan industri lainnya. Sedangkan pada 2013 sektor yang diminati adalah industri makanan, jasa, perkebunan, dan industri kimia.


Untuk PMA, sektor yang diminati pada 2012 adalah jasa, industri kimia, dan industri makanan. Sedangkan pada 2013 yang diminati adalah jasa, industri makanan, industri mineral nonlogam, industri kimia dan pakan ternak.


Salah satu strategi Sumut untuk meningkatkan daya saing dalam menarik minat investor adalah menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pemberian insentif dan kemudahaan penanaman modal.


Ranperda tersebut masih dalam proses penyusunan, serta direncanakan untuk dibahas dan ditetapkan pada 2014.


Dengan kondisi yang sangat terbuka bagi investasi itu, Sumut mendapatkan fasilitas dari BKPM RI untuk mengikuti "investment promotion forum regional potential investment opportunities" (forum promosi investasi peluang investasi potensial daerah) di Italia.(ant/ris)

Dahlan Nilai CT Miliki Kemampuan Jadi Menko Perekonomian

Desas desus pengusaha chairul tanjung akan menggantikan posisi Hatta Radjasa sebagai menko perekonomian ditanggapi santai oleh Menteri BUMN dahlan iskan. Ia menilai CT memiliki kemampuan untuk menata perekonomian.

"Sangat mumpuni. Kalau enggak kan enggak bisa jadi ketua KEN," tutur Dahlan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (14/5), menanggapi rumor bos CT Corp. ini bakal menggantikan posisi Hatta Rajasa yang mengundurkan diri karena akan maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

Pemilik perusahaan dengan label CT Corporation diakui Dahlan adalah figur yang baik.

"Sebab selama menjadi pengusaha, dia (CT) bersih, tidak pernah ada goreng-goreng saham, tidak pernah tipu sesama pengusaha, tidak pernah mengakali temannya, dan tidak pernah ada fasilitas dari pemerintah. Nyaris sempurna," tegasnya.

Diakuinya, apabila chairul tanjung terpilih sebagai menko perekonomian, maka diperkirakan dapat menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tertunda dalam lima bulan ke depan.

Selain menjadi menko perekonomian, Dahlan melihat chairul tanjung mengantongi kepiawaian menjadi seorang pemimpin negara.

Hatta Radjasa telah memberikan pernyataan mundur dari KIB II kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (13/5). (imq)

Tabalong Akan Beli Aset Bandara Warukin

Wakil Bupati Tabalong, Zony Alfianoor, Rabu mengatakan rencana pengembangan bandar udara Warukin di Desa Warukin Kecamatan Tanta, Tabalong, Kalimantan Selatan menjadi bandara umum masih proses pemindahtanganan aset dari pertamina (persero) kepada pemerintah daerah.


"Sesuai peraturan menteri BUMN pemindahtanganan aset tidak bisa dihibahkan melainkan melalui proses penjualan dan ganti rugi karena itu pemerintah daerah akan membeli aset bandara agar bisa dikembangkan menjadi bandar udara umum," jelas Zony di Tanjung.


Soal berapa nilai aset yang harus dibayar pemerintah daerah, Zony mengatakan pihak Pertamina (persero) melalui tim penafsir harga akan melakukan perhitungan keseluruhan aset yang ada di bandar udara Warukin.


Diperkirakan dalam tiga bulan ke depan, total nilai aset yang akan dibeli pemerintah daerah sudah bisa diketahui untuk selanjutnya dilakukan proses jual beli.


Aset milik Pertamina yang ada di atas lahan bandar udara warukin di antaranya gedung tower 16 meter persegi, ruang beacon luas 9 meter, apron 64 meter, gedung terminal 140 meter persegi, taxi way dan beberapa fasilitas pendukung lainnya.


Untuk lahan bandara sendiri masih menunggu proses hibah dari kementerian keuangan dan penafsiran nilai aset rencananya rampung 3 bulan lagi," tambah Zony.


Sebagai bandara udara khusus dengan panjang run way 1.400 meter dan lebar 30 meter, menurut pilot maskapai penerbangan Airfast, I Wayan Eka bisa dikembangkan jadi bandara umum dengan jenis pesawat ATR.


Sebelumnya tim percepatan investasi Tabalong telah menawarkan bandara warukin kepada investor asal Tiongkok dan tim dari industri investasi Zhong Ji pun sempat melakukan peninjauan langsung ke bandara satu-satunya di Banua Enam ini.(ant/ris)

Samarinda Terapkan Sistem 'Online' Pada Pelaporan Pajak

Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menerapkan sistem 'online' pada pembayaran dan pelaporan transaksi usaha wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

Wali Kota Samarinda syaharie jaang, Selasa, mengatakan penerapan sistem 'online' tersebut dilakukan atas kerja sama dengan BRI.

Kerja sama itu, kata dia, sesuai komitmen pemkot samarinda untuk terus meningkatkan kemudahan pelayan kepada masyarakat dalam berbagai sektor.

'Dengan sistem 'online' ini akan menekan tingkat kebocoran dan keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak, dan juga sebagai upaya optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah,' kata syaharie jaang.

Keuntungan dari sistem 'online' itu, menurut dia yakni pembayaran dan pelaporan transaksi usaha wajib pajak dilakukan setiap hari, pajak langsung dipotong dan masuk ke kas daerah sebagai penerimaan.

'Jadi, saat bayar di kasir, transaksi datanya terkirim ke Dinas Pendapatan pemkot samarinda. Kemudian, tercatat ada 10 persen dari jumlah transaksi itu yang pajaknya dibayar. Pengusaha tidak lagi harus berurusan antri dan minta pengurangan pajak di kantor Dinas Pendapatan,' katanya.

'Sistem ini juga memberikan kepastian bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat melalui jasa pelayanan hotel, restoran, hiburan dan parkir kepada pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku,' ungkap syaharie jaang.

Sementara, Pemimpin Wilayah Bank BRI Wilayah Banjarmasin Sis Apik Wijayanto, mengatakan, Kota Samarinda merupakan kota kedua setelah Jakarta yang menerapkan sistem 'online' pada pembayaran dan pelaporan transaksi usaha wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir.

'Pemerintah Kota Samarinda adalah yang pertama di luar Pulau Jawa atau yang kedua setelah Jakarta yang menerapkan sistem 'online'. Selanjutnya, menyusul yang saat ini masih dalam proses seperti di Semarang dan Jogja,' kata Sis Apik Wijayanto.

Kepala Dispenda Samarinda Lujah A Irang menyebutkan dari empat jenis pajak tersebut, dalam kerjasama dengan BRI terdapat 450 objek pajak, terdiri dari pajak hotel 67 objek yang sudah online lima objek, pajak restoran 255, sebanyak 20 objek sudah online, pajak hiburan 111 objek dengan delapan objek yang online serta dari 17 pajak parkir tiga objek sudah online.(ant/rd)

Dahlan: Butuh Waktu Saingi Jepang Soal Hemat Energi

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan masyarakat Indonesia harus mencontoh Jepang soal penghematan energi.

"Kalau di Jepang kejadian mati listrik, ada pemberitahuan bahwa AC (air conditioner) dan listrik yang tidak perlu harap dimatikan. Dan, mereka nurut. Kalau di sini kan, kita pasti jawab orang bayar (listrik) kok," kata Dahlan ketika ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (14/5).

Akibatnya, masyarakat Indonesia sulit menuju kemandirian energi. Kondisi ini salah satu yang menyebabkan Indonesia sering mengalami pemadaman listrik.

"Tetapi kalau nggak mati (listrik), maka orang tidak ingat listrik," tuturnya.

Kendati demikian, pemadaman listrik bergilir yang terjadi beberapa hari ini di wilayah Jakarta dan Tangerang diakuinya cukup berat.

"Kalau dulu gardu induk di Bogor jatuh atau drop, maka pembangkit listrik yang ada di Gunung Salak bisa mati juga. Namun, untuk menghidupkan listrik serentak tidak bisa dilakukan," terangnya.

Untuk mengatasi defisit listrik, sambung Dahlan, Kementerian ESDM telah melakukan pelonggaran peraturan. Misalnya, investor swasta yang membangun pembangkit listrik dan teruji komitmennya diperkenankan melakukan ekspansi dan tanpa mengikuti tender.

"Bahkan diizinkan ekspansi ke tempat lain," ujarnya.

Selama ini, para pemegang tender harus mencari mitra strategis untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik.

"Dulu lebih banyak (pemegang) yang menjual PPA (power purchase agreement). Contoh, investor asal Tiongkok (pemenang) berpartner dengan Indonesia mengerjakan pembangkit di Madura, namun sama sekali tidak direalisasikan. Kemudian, PT PLN Persero mencabut izinnya," paparnya.

Selain mencabut izin, PLN juga menerima uang jaminan komitmen pembangunan sebesar Rp50 miliar.

"Waktu saya di PLN, banyak sekali uang PLN dari investor yang tidak jadi bangun pembangkit," ungkapnya. (imq)

Penangguhan Pembayaran PPN Kompensasi Kenaikan TTL

Kementerian Perindustrian mengusulkan penangguhan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) kepada Kementerian Keuangan agar kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) tidak memberatkan sektor industri.

“Kompensasi berupa penangguhan PPN diharapkan membantu mengatasi cash flow perusahaan. Kendati demikian, kompensasi tersebut bukan dengan memberikan keringanan secara keseluruhan namun bersifat mengurangi,” kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat di Jakarta, Rabu (14/5).

Langkah yang diambil ini, menurut Hidayat, merupakan bentuk tanggung jawab untuk membela kinerja sektor industri supaya tidak semakin menurun.

“Ada 400 industri besar dan menengah atau yang menggunakan listrik kategori i3 dan i4 yang terkena dampak kenaikan tarif listrik. Masing-masing telah menyampaikan permintaan untuk mendapatkan kompensasi,” paparnya.

Hidayat menambahkan, kompensasi yang akan diberikan adalah membuat kinerja industri normal kembali dan tidak membebani penerimaan negara.

“Yang akan kami usulkan membuat kinerja industrinya normal kembali. Meskipun kami tahu tidak akan mampu meng-cover semua kerugian dalam jangka pendek,” ujarnya. (imq)

Pelni Naikkan Harga Tiket Ekonomi

Terhitung sejak tanggal 15 Mei 2014 PT.Pelni menaikan harga tiket untuk kelas ekonomi sebesar 20 persen dan berlaku untuk semua jalur pelayaran kapal Pelni di Indonesia.


"Kenaikan harga tiket sebesar 20 persen sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor : PM 16 Tahun 2014," kata General Manager PT.Pelni Cabang Ambon Nelson Idris di Ambon, Rabu.


Sedangkan untuk internal PT.Pelni, lanjutnya, sesuai SK Nomor 67/HKO.01/DIR/5/2014 dan berlaku per-pembelian tiket 15 Mei 2014.


"Jadi kenaikan hanya untuk kelas ekonomi 20 persen sedangkan kelas lainnya tidak mengalami kenaikan," ujarnya.


Dia menjelaskan, dasar untuk tarif kelas I maupun kelas II, III dan kelas Wisata adalah tarif ekonomi, jadi ada ekuivalennya, contohnya dari kalas I itu sama dengan tiga kali tarif ekonomi.


Menurutnya, kenaikan tarif ekonomi ini juga telah melalui pembahasan yang panjang dimana memperhitungkan harga pokok dan harga jual kepada Pemerintah dalam rapat di DPR -RI, kemudian disetujui dan keluarlah Permen Hub, Nomor:PM 16 Tahun 2014 dan pemberlakuan secara internal melalui surat keputusan Direksi.


Idris menjelaskan, ada beberapa alasan yang menyebabkan tarif ekonomi dinaikan 20 persen, pertama kenaikan harga BBM subsidi pertengahan tahun 2013masih Rp4.500/liter kemudian berubah menjadi Rp5.500/liter, jadi kenaikan sebesar 22,3 persen dari harga sebelumnya.


"Kapal - kapal Pelni juga menggunakan mesin - mesin yang diproduksi di Eropa sehingga harga komponennya juga berdasarkan kurs mata uang asing, begitu juga dengan pertimbangan inflasi" ujarnya.


Dia menambahkan sekarang ini harga jual PT.Pelni pada tarif yang berlaku terakhir adalah Rp404,5/orang/mil untuk seluruh tujuan, padahal harga pokoknya untuk saat ini Rp1.497,6, jadi sudah tidak relevan lagi.


Idris mencontohkan harga tiket kapal Pelni tujuan Ambon - Surabaya yang melewati Pelabuhan Bau - Bau dan Makassar harga lama yakni Rp462.000/orang , harga baru Rp520.000, jadi naik sebesar Rp62.000.(ant/ris)

Di Bali Pesan Taksi Bisa Lewat Internet

Perusahaan jasa angkutan taksi terus melakukan pembenahan dan terobosan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanggilan sistem berbasis internet.


"Kami berupaya memberikan pelayanan lebih cepat dan efektif kepada masyarakat untuk melakukan pemanggilan angkutan taksi," kata Direktur Blue Bird Group Sigit Priawan Djokosoetono dalam acara peluncuran pemanggilan taksi berbasis internet (GPS) di Kuta, Bali, Rabu.


Ia mengatakan sebelum peluncuran di Pulau Dewata, sistem pemanggilan (memesan) taksi pihaknya sudah menerapkan hal yang sama di DKI Jakarta, Medan, Semarang, dan Surabaya.


"Pelayanan yang kami terapkan ini melalui aplikasi layanan program 'Taxi Mobile Reservation' (TMR). Melalui layanan ini kami harapkan dapat mempermudah dan mempercepat penggunaan taksi untuk mendapatkan layanan taksi ini yang telah beroperasi sejak 42 tahun lalu," ucapnya.


Sigit Priawan menjelaskan, aplikasi TMR tersebut dapat diunduh pada aplikasi blackberry, android, windows dan IOS. Karena kemudahan pemesan taksi melalui smartphone (telepon seluler) sudah menjadi gaya hidup masyarakat, maupun wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata.


"Melihat gaya hidup masyarakat sedemakin dinamis, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk memesan transportasi, khususnya taksi Blue Bird," ujarnya.


Hal inilah yang menjadi acuan pihaknya dalam melakukan inovasi-inovasi bisnis di masa sekarang dan mendatang, dimana "mobil content" telah menjadi gaya hidup yang tak terpisahkan dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan.


"Salah satu keunggulan dari layanan tersebut adalah pelanggan akan mendapatkan konfimasi langsung nomor taksinya dan melihat posisi taksi di peta digital dari smartphone," ujarnya.


Sigit Priawan menambahkan layanan itu dapat dinikmati baik dengan memanfaatkan perangkat Global Positioning System (GPS) yang umumnya telah dibenamkan dalam perangkat blackberry, maupun memanfaatkan lokal pemancar seluler GSM terdekat.


"Selain mudah dan menyingkat waktu dalam pemesanan taksi, para pelanggan juga dapat mengetahui taksi yang akan menjemputnya melalui peta digital pada smartphone tersebut," katanya.(ant/ris)

Angkasa Pura Salurkan Pinjaman Rp730 Juta

PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menyalurkan pinjaman kemitraan tahap I tahun 2014 kepada 30 mitra binaan di Makassar dan Kabupaten Maros senilai Rp730 juta.


Penyerahan pinjaman kemitraan 2014 Corporate Social Responsibility (CSR) PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar diserahkan oleh Finance and IT Departement Head, Kukuh dan Wagimun Ipoeng, di Makassar, Rabu.


Kukuh mengatakan pinjaman kemitraan diberikan kepada lima mitra binaan di Makassar senilai Rp130 juta dan 25 mitra binaan di Kabupaten Maros sebesar Rp600 juta.


"Tujuan pelaksanaan program kemitraan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran. Kami berharap pinjaman ini benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan usaha," katanya.


Menurut Kukuh, pinjaman yang diterima merupakan dana bergulir yang akan dikembalikan kepada pengusaha kecil lainnya yang membutuhkan karena itu kesadaran dalam pengembalian angsuran sangat diperlukan.


Sementara itu, Wagimun Ipoeng mengatakan total pinjaman kemitraan 2014 Corporate Social Responsibility (CSR) PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada 2014 senilai Rp2,9 miliar yang dibagikan dalam tiga tahap.


"Mitra binaan kami dari berbagai sektor usaha seperti industri, pertanian, kerajinan, tambak dan sebagainya. Ini merupakan pinjaman lunak flat setahun dengan bunga enam persen, tahun kedua mengangsur," katanya.


Menurut Wagimun pada tahun sebelumnya pihaknya sudah menyalurkan Rp2,7 miliar untuk 80 mitra binaan.


Menurut dia, pihaknya juga menyalurkan program hibah Rp1 miliar untuk pendidikan, pembangunan fasilitas umum dan tempat ibadah.


Salah seorang penerima pinjaman, Samsul, dari Desa Kaemba, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros mengaku senang dengan pinjaman dari Angkasa Pura karena bisa digunakan untuk menambah modal usahanya.


Samsul mempunyai usaha budidaya kepiting sisa ekspor. Dia membeli kepiting lembek dengan harga Rp40 ribu per ekor, kemudian diternakkan lagi dalam waktu seminggu sehingga harganya naik menjadi Rp80 ribu per ekor.


Pendamping mitra binaan dari Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Maros, Zainuddin, mengakui kalau kemitraan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar paling baik dari BUMN yang ada baik dari sisi administrasi keuangan maupun pengembangan UKM.(ant/ris)

Batam Masih Butuh Banyak Hotel

Kota Batam, kepulauan riau, masih membutuhkan banyak hotel untuk mendukung pariwisata dan berbagai kegiaan industri manufaktur dan galangan kapal di kota itu, kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan.


"Saat ini sudah terdapat 10.000 kamar hotel di Batam, tapi itu belum cukup," katanya di Batam, Rabu.


Sebagai kota tujuan wisatawan mancanegara terbesar ketiga di Indonesia, Batam membutuhkan banyak hotel untuk menampung turis dan sebagai kota tujuan meeting, incentive, converence dan exhibition (MICE), Batam juga membutuhkan hotel yang representatif untuk berbagai acara skala lokal, nasional, regional hingga internasional.


Selain untuk pariwisata dan MICE, hotel juga dibutuhkan untuk menampung pekerja dalam dan luar negeri yang tidak tinggal di Batam.


Makanya, kata dia, kebutuhan hotel tidak hanya di pusat kota atau pun tempat wisata, melainkan hampir di seluruh penjuru kota, terutama di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan kawasan industri.


"Hotel dibutuhkan tidak hanya di Nagoya atau di Batam Centre, tapi di seluruh penjuru Batam," kata dia.


Sebagai kawasan industri dengan ratusan penanam modal asing, banyak pekerja dari daerah lain di Indonesia maupun dari luar negeri yang datang untuk melakukan pekerjaan singkat di Batam, sehingga dibutuhkan penginapan yang nyaman.


Apalagi saat pelaksanaan ASEAN Free Trade Area, Batam akan menjadi daerah tujuan menarik bagi warga negara tetangga.


Kepala Bidang Sarana dan Objek Wisata Dinas Pariwisata Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan saat ini sudah berdiri 178 hotel berbintang dan melati di Batam.


Dengan jumlah pengunjung dalam dan luar negeri yang mencapai tujuh hingga delapan juta orang setahun, maka Batam masih membutuhkan tambahan hotel.


"Masih memungkinkan untuk Batam menambah hotel, karena jumlah pengunjung tiap tahunnya selalu bertambah," kata dia.(ant/ris)

PLN Kebut Pembangunan Pembangkit


pt pln (Persero) akan mempercepat proses pembangunan pembangkit listrik untuk mengurangi pemadaman yang masih terjadi di sejumlah daerah.


Direktur Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan PLN Nasri Sebayang di Jakarta, Rabu mengatakan, pihaknya tengah membangun pembangkit di sejumlah daerah yang mengalami keterbatasan pasokan daya listrik.


"Kaltim, Riau, Papua, dan Sulawesi adalah contoh daerah dengan daya terbatas," katanya.


Menurut dia, pihaknya tengah membangun PLTG Senipah sebesar 82 MW dan PLTU Teluk Balikpapan 220 MW untuk mengatasi defisit listrik di wilayah Kaltim.


Nasri melanjutkan, pihaknya juga tengah merampungkan pembangunan PLTU Tenayan 220 untuk menekan pemadaman listrik di Riau.


Di Papua, lanjutnya, PLN sedang membangun PLTU Holtekamp dan PLTA Genyem yang masing-masing berkapasitas 2x10 MW untuk mengatasi keterbatasan daya di wilayah ujung timur Indonesia.


Sementara itu, Direktur Operasi Indonesia Timur PLN Vickner Sinaga menambahkan, pertumbuhan listrik di wilayah Indonesia bagian timur cukup pesat yakni di atas 10 persen.


Sedangkan, penambahan kapasitas pembangkit tidak secepat pertumbuhan permintaan listrik, sehingga sering kali mengalami defisit.


Ia mencontohkan, pasokan listrik di Kaltim dan Papua tidak berbeda dengan beban puncak masing-masing 330 MW dan 70 MW.


"Akibatnya, kalau ada perawatan, apalagi gangguan, maka bakal defisit," ujarnya.


Vickner mengatakan, pengoperasian pembangkit baru akan mengamankan pasokan listrik.


Terkait pemadaman listrik di sebagian wilayah Jakarta dan Tangerang selama dua hari lalu, Direktur Operasi Jawa-Bali-Sumatera PLN I Gusti Ngurah Adnyana mengatakan, pemadaman listrik di Jakarta dipicu gangguan jaringan dan bukan keterbatasan pasokan.


"Kapasitas daya di sistem Jawa-Bali 31.000 MW, sementara beban puncak 23.200 MW. Jadi, cukup aman," katanya.


Pemadaman listrik di Jakarta itu dikarenakan ada gangguan pembangkit di Pacitan, Jatim yang kemudian merembet ke Subsistem Muara Karang, Jakarta Utara.


PLN masih menyelidiki penyebab gangguan di Pacitan hingga berdampak ke Muara Karang dan juga penyebab PLTU Pacitan 2x300 MW yang mengalami gangguan pada mesin pompanya.(ant/ris)

Pelni Tak Tambah Kapal Jelang Liburan

pt pelni tidak melakukan penambahan kapal yang melayari rute kawasan timur Indonesia (KTI) menjelang liburan sekolah tahun ajaran 2013- 2014 bulan Juni mendatang.


"Yang jelas rute kapal yang ada tetap tidak mengalami perubahan dan tidak ada penambahan kapal," kata Manager Usaha PT.Pelni Cabang Ambon Haryanto Sembiring di Ambon, Rabu.


Dia menjelaskan, kapal - kapal yang beroperasi pada masa- masa liburan itu yang menyinggahi pelabuhan Yos Soedarso Ambon ada tujuh buah kapal masing - masing, dengan bobot 2.000 gros ton (GT) yakni KM.Sinabung, KM.Tidar, KM.Gunung Dempo, KM.Ngapulu, tipe 1.000 KM. Kalimutu, dan tipe 500 yakni KM.Sangian dan Pangranggo.


"Jadi ada empat kapal yang tipe 2.000 gros ton (GT), satu kapal tipe 1.000 GT dan dua kapal lainnya tipe 500 GT," ujarnya.


Dia mengatakan, arus penumpang pada masa itu sejak beberapa tahun belakangan ini tidak terlalu menonjol tetap normal karena itu tidak ada penambahan kapal, tujuh kapal yang ada bisa memenuhi permintaan masyarakat yang akan bepergian.


"Tidak ada perubahan rute juga, jadi rute yang semula tetap diisi oleh tujuh kapal tersebut yang sudah ditentukan oleh Pemerintah dalam satu tahun pelayaran," ujarnya.


Kalau ada rencana pelayaran menuju pelabuhan lain dari jadwal yang sudah diatur harus ada izin dari Dirjen Perhubungan laut.


Haryanto menambahkan, pada masa liburan sekolah nanti masyarakat yang bepergian dengan membeli tiket kelas ekonomi sudah terjadi kenaikan harga sebesar Rp20.000 persen yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Mei 2014.


Dia mencontohkan, kalau tiket kapal Pelni kelas ekonomi tujuan pelabuhan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, menggunakan kapal KM.Kelimutu maupun KM.Tidar dengan jarak tempuh Ambon - Banda 125 mil laut harga tiket baru Rp91.000/orang belum termasuk asuransi dan pas masuk pelabuhan, sedangkan harga tiket lama Rp82.000/orang.


Sedangkan rute Ambon - Surabaya yang melewati pelabuhan Bau - Bau dan Makasaar harga lama yakni Rp462.000/orang, harga baru Rp520.000.(ant/ris)

Pasokan Listrik Jatim Surplus

PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mencatat pasokan listrik di Provinsi Jatim mengalami surplus 2.200 Mega Watt (MW) sampai saat ini, karena ketersediaan energi tersebut di wilayah ini melebihi permintaan pasar.


"Secara keseluruhan, total ketersediaan listrik di Jatim pada masa sekarang mencapai sebesar 7.000 MW. Sementara, kebutuhan listrik ketika beban puncak mencapai 4.800 MW," kata Deputi Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jatim, Arkad Matulu, di Surabaya, Rabu.


Dengan besarnya pasokan energi listrik tersebut, katanya, PLN menjamin bahwa masyarakat kelistrikan di Jatim tidak akan mengalami pemadaman listrik secara bergilir maupun total di semua wilayah.


"Jika ada perbaikan atau pemeliharaan jaringan listrik di suatu titik maka langkah pemadaman memang harus dilakukan," tegasnya.


Upaya itu karena PLN Distribusi Jatim tetap wajib mengutamakan keselamatan masyarakat kelistrikan di wilayah kerjanya, namun bila ada pemeliharaan jaringan maka aliran listrik harus dimatikan sementara sampai aktivitas itu selesai.


"Kami tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan bisa dialami oleh pelanggan di Jatim," katanya.


Terkait jumlah pelanggan di Jatim, tambah dia, berdasarkan data pengusahaan selama bulan Maret 2014 untuk golongan dan tarif Sosial (S) ada sebanyak 213.847 pelanggan.


"Jumlah pelanggan golongan dan tarif Rumah Tangga (R) mencapai 8.563.048 pelanggan, sedangkan kalangan Bisnis (B) tercatat sebanyak 381.174 pelanggan," katanya.


Khusus pelanggan industri (I), sebut dia, jumlahnya mencapai 13.101 pelanggan di Jatim. Sementara, jumlah pelanggan dari kalangan Pemerintah (P) mencapai 45.489 pelanggan dan golongan Layanan Khusus ada sebanyak 12.687 pelanggan.


"Dari jumlah tersebut, total pelanggan kami di Jatim mencapai 9.229.346 pelanggan," katanya.


Mengenai nominal pendapatan dari masing-masing golongan pelanggan sebanyak Rp55 miliar merupakan kontribusi golongan Sosial (S) dan Rumah Tangga (R) menyumbang pendapatan Rp591 miliar.


Kalau golongan Bisnis (B) membukukan pendapatan Rp325 miliar, Industri (I) Rp888 miliar, Pemerintah (P) Rp77 miliar, dan disusul Layanan Khusus (Layanan) Rp128 miliar.


"Melalui besaran itu, membuktikan bahwa kinerja kami pada tahun ini cukup lumayan. Untuk itu, kami berkomitmen meningkatkan performa pada setiap tahunnya," katanya.(ant/ris)

Halmahera Tengah Ingin Tarik Wisatawan Lewat Papua

Pemerintah Kabupaten halmahera tengah, Maluku Utara, berupaya menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah itu melalui Papua khususnya Raja Ampat, Papua Barat.


"Raja Ampat saat ini banyak dikunjungi wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk itu Pemkab Halteng akan berupaya agar wisatawan yang berkunjung ke sana dapat melanjutkan perjalanan ke Halteng," kata Bupati Halteng Ali Yasin di Ternate, Rabu.


Letak Halteng yang relatif dekat dengan Raja Ampat diharapkan menjadi motivasi bagi wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat untuk melanjutkan perjalanan ke Halteng guna menikmati berbagai obyek wisata di daerah ini.


Menurut Bupati, Pemkab Halteng akan mempromosikan potensi pariwisata Halteng di Raja Ampat melalui berbagai jaringan, termasuk dengan memanfaatkan pelaksanaan Sail Raja Ampat yang dijadwalkan digelar pada Juni mendatang.


Potensi objek wisata yang akan dipromosikan di antaranya wisata bahari seperti Pulau Oto, wisata sejarah seperti sumber mata air yang dulu menjadi tempat mandi permaisuri raja serta wisata alam seperti goa dan hutan habitat berbagai fauna khas Halmahera.


Objek wisata bahari di Halteng, terutama di Pulau Oto, tidak kalah indahnya jika dibandingkan dengan objek wisata bahari di Raja Ampat, bahkan khusus dari keragaman jenis ikan lebih banyak jika dibandingkan dengan yang ada di Raja Ampat.


"Sesuai hasil penilitian keragaman ikan di perairan objek wisata Pulau Oto mencapai 300 jenis lebih, sedangkan yang ada di Perairan Raja Ampat hany sekitar 290 jenis. Saya yakin ini semua akan menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi para wisatawan," katanya.


Pemkab Halteng tengah berupaya membangun jaringan transportasi antara Halteng dengan Raja Ampat, yang sudah terealisasi sekarang adalah kapal feri dan kedepan diupayakan ada penerbangan perintis yang melayani kedua daerah untuk memudahkan wisatawan dari Raja Ampat berkunjung ke Halteng.(ant/ris)

Disperindag Jepara Layani Pengurusan SVLK

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, masih membuka konsultasi pengurusan sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), meskipun pemberlakuan SVLK diundur menjadi tahun 2015.


"Hingga kini kami masih membuka klinik konsultasi pengurusan svlk, silakan berkonsultasi jika masih ada hal-hal yang belum dipahami oleh pengusaha mebel dan ukir yang hendak mengurus SVLK," kata Kabid Perindustrian Kabupaten Jepara, Purwanto, di Jepara, Rabu.


Awalnya, SVLK diberlakukan pada tahun ini, kemudian diundur menjadi tahun 2015.


Hal itu, kata dia, berdampak pada tingkat keseriusan pengusaha mebel dan kerajinan kayu di Jepara dalam mengurus SVLK justru menurun, karena menganggap waktunya masih panjang.


Biasanya, lanjut dia, ketika mendekati waktu pemberlakuan mereka baru tergerak untuk mengurusnya.


Dalam jangka waktu yang tersisa, katanya, akan dimaksimalkan untuk mendorong para pengusaha mebel bersedia mengurus SVLK.


"Kesempatan ini harus dimanfaatkan secara maksimal, karena kompetitor dari negara lain juga dimungkinkan memanfaatkan diundurnya pemberlakuan SVLK ini dengan mengurus sertifikat serupa terlebih dahulu agar bisa menjual produknya di Eropa," ujarnya.


Adapun jumlah pengusaha yang sudah mengurus SVLK saat ini tercatat hinga 80-an pengusaha.


Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, juga memberikan pendampingan terhadap lima pelaku usaha kerajinan kayu dalam pengurusan sertifikat tersebut.


"Pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan ini khusus pengrajin yang berorientasi ekspor," ujarnya.


Terkait dengan pengurusan svlk secara berkelompok, kata dia, sulit direalisasikan, karena mereka harus menyatukan visi dan nantinya juga ada proses verifikasi.


Proses verifikasi untuk pengrajin dengan modal usaha kurang dari Rp500 juta dilakukan setiap tiga tahun, sedangkan modal usahanya lebih dari Rp500 juta akan dilakukan setiap tahun.


Biaya pengurusan svlk, disesuaikan dengan lembaga verifikator legalitas kayu yang tercatat ada 12 lembaga.


Berdasarkan data sebelumnya, jumlah pengusaha mebel yang melakukan ekspor sebanyak 229 pengusaha.


Sementara pengusaha mebel yang ada di Kabupaten Jepara, tercatat sebanyak 5.312 pengusaha, sedangkan pengusaha kerajinan kayu mencapai 871 pengusaha.


Sertifikat SVLK tersebut, sebagai bukti bahwa semua produk kayu yang diekspor legal.(ant/ris)

DPRD Pertanyakan Dampak Pertumbuhan Ekonomi NTB

Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertanyakan dampak pertumbuhan ekonomi tahun anggaran 2013, yang menurut laporan gubernur pertumbuhannya terus meningkat menjadi 5,61 persen, namun tidak sejalan dengan arah kenaikan angkatan kerja.


"Jumlah kenaikan angkatan kerja begitu kecil, padahal pertumbuhan ekonomi NTB dilaporkan mencapai 5,61 persen pada 2013," kata juru bicara Komisi II dprd ntb Mori Hanafi, dalam sidang paripurna di dprd ntb, di Mataram, Rabu.


Sidang paripurna itu mengagendakan laporan komisi-komisi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur NTB Tahun Anggaran 2013..


Mori mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61 persen merupakan kondisi yang cukup menggembirakan.


Sementara inflasi meningkat hingga mencapai 9,5 persen atau meningkatkan tajam dari hanya 3,99 persen pada 2012.


Kenaikan itu dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM terhitung 22 Juni 2013, yang berdampak pada kenaikan inflasi atau ikut menaikan harga-harga barang barang kebutuhan pokok. Apalagi, tarif jasa transportasi otomatis juga ikut naik.


Hal lain yang dicermati Komisi II dprd ntb yakni jumlah penduduk yang bekerja di NTB per Agustus 2013 mencapai 1.981.842, atau naik hanya 3.078 orang dari 2012, yang menggambarkan jumlah kenaikan angkatan kerja yang begitu kecil padahal pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 5,61 persen pada 2013.


"Bagi Komisi II dprd ntb, hal ini cukup mengkhawatirkan karena seharusnya setiap satu persen pertumbuhan ekonomi di NTB akan menyerap sekitar empat ribuan angkatan kerja baru. Seharusya pada 2013 ada lebih dari 20 ribu angkatan kerja baru di NTB. Kami kemudian khawatir jangan-jangan petumbuhan ekonomi NTB hanya semu belaka," ujarnya.


Komisi II itu juga menyoroti kualitas angkatan kerja, yang merujuk pada catatan BPS bahwa sebanyak 1.056.954 orang (53,3 persen) bekerja diatas 35 jam per minggu, dan sebanyak 227.012 orang (11.45 persen) yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu.


"Dalam teori ekonomi pada angkatan kerja yang bekerja seperti ini disebut dengan pengangguran terselubung," ujarnya.


Selain itu, sebagian besar angkatan kerja di NTB, yaitu sebanyak 1.110.204 orang (56,02 persen) berpendidikan SD atau tidak sekolah.


Dengan kondisi seperti ini sulit untuk mengarahkan daerah NTB untuk masuk pada industri olahan kategori sedang.


"Kita baru bisa memasuki fase pada industri kecil, menengah ke bawah. Hal ini lebih realistis mengingat memang pada saat ini sebagian angkatan kerja kita adalah petani dan orang-orang yang bergerak dalam industri olahan kecil menengah," ujar Mori.(ant/ris)

Perbaikan Infrastruktur Picu Wisatawan Ke Kersik Luway


Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Darlis Pattalongi menilai perlu adanya perbaikan infrastruktur di Kutai Barat untuk mendorong wisatawan datang ke taman kersik luway di daerah tersebut.


'Mengingat potensi wisata cagar alam seluas 5.000 hektare yang terkenal dengan anggrek hitamnya. Tentu sangat disayangkan apabila wilayah potensi wisata yang bisa menjadi penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara tidak dioptimalkan,' kata Darlis di Samarinda, Selasa.


Menurut dia, hal itu tanggung jawab pemerintah kabupaten, dalam hal ini untuk memanfaatkan potensi yang ada sehingga dapat mendorong kunjunga wisatawan.


'Pertumbuhan ekonomi tentu akan berjalan seiring peningkatan kunjungan wisatawan,' katanya.


Dikatakannya, potensi semacam itu semestinya bisa terus dikembangkan guna mendukung peningkatan pemasukan bagi PAD.


Darlis mengatakan tempat semacam itu perlu akses beberapa jalan dan jembatan yang memadai, termasuk jalan penghubung antar desa.


'Setidaknya menjadi langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperhatikan infrastrukturnya. Dengan sendirinya sektor lain akan terbangun,' kata Darlis.


Selain itu, lanjutnya, fasilitas umum lain perlu mendapat perhatian seperti transportasi dan akomodasi serta pelayanan lain yang memudahkan wisatawan juga penting.


'Ini juga demi membuka daerah terisolasi di pedalaman dan menghubungkan ke perkotaan untuk memudahkan akses wisatawan,' kata Darlis.(ant/rd)

KAI Tetap Layani Angkutan Sepeda Motor Pemudik

Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia tetap memberikan layanan angkutan sepeda motor bagi pemudik pada masa angkutan lebaran 2014 dengan menggunakan dua kereta api yang melayani jalur utara dan selatan di Pulau Jawa.

'Seperti tahun-tahun sebelumnya, akan ada layanan angkutan sepeda motor untuk pemudik sehingga mereka tidak perlu mengendarai sepeda motornya saat mudik atau balik,' kata Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi VI Yogyakarta Bambang Setiyo Prayitno di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, ada dua kereta api yang disiapkan untuk layanan angkutan sepeda motor, yaitu Kereta Api Mantab Lebaran dan Kereta Api Kutojaya Utara Lebaran.

layanan angkutan sepeda motor pemudik tersebut dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 21--25 Juli dan tahap kedua pada tanggal 1--5 Agustus.

Pendaftaran angkutan sepeda motor untuk tahap pertama dibuka sejak Rabu (14/5) hingga Minggu (18/5) dengan jam pelayanan pada pukul 10.00--14.00 WIB, sedangkan pendaftaran untuk tahap kedua dilayani pada tanggal 1--11 Juli pukul 10.00--14.00 WIB di sejumlah stasiun pemberangkatan.

Stasiun di jalur utara yang melayani angkutan sepeda motor adalah Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Cirebon Kejaksan, Stasiun Tegal, dan Stasiun Semarang Poncol.

Ia menjelaskan bahwa stasiun di jalur selatan yang melayani angkutan sepeda motor adalah Stasiun Kutoarjo, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan, dan Stasiun Solo Jebres.

'Penumpang wajib memenuhi syarat yang ditetapkan, seperti bensin sepeda motor kosong dan setiap penumpang harus menunjukkan identitas diri,' katanya.(ant/rd)

Air PDAM Di Wilayah Utara Surabaya Keruh

Air yang didistribusikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota surabaya, khususnya yang melayani pelanggan di wilayah utara ibu kota Provinsi Jawa Timur itu, Kamis kembali keruh.

Salah seorang warga Kalilom Lor Indah Gang Blewah No.22 Surabaya, Sudarsono, mengatakan air yang didistribusikan PDAM Surabaya ke daerahnya sejak Maret 2014 alirannya tidak stabil dan sering kali keruh.

'Sekarang aja kami terpaksa mandi dengan air pdam yang kondisinya keruh,' katanya saat ditemui di DPRD Surabaya.

Menurut dia, warga yang merasa kesal dengan distribusi air yang keruh, sudah berulangkali mengadukan hal itu ke kantor PDAM. Kemudianpetugas langsung melakukan perbaikan pipa distribusi dan air kembali jernih.

Namun anehnya, lanjut dia, setelah lewat seminggu, air keruh kembali mengucur hingga sekarang. Awalnya warga mengajukan permohonan penambahan debet biar air bersih yang diterima lancar. Saat itu PDAM mengabulkan dengan menambah kekuatan pompa air.

Selanjutnya, kata dia, air lancar tapi kualitasnya keruh dan berbau tidak sedap. Bahkan setiap kali petugas melakukan perbaikan, air berubah jernih hanya seminggu, selanjutnya kembali keruh.

Kondisi ini, menurut Sudarsono, juga dialami oleh warga di wilayah Surabaya Timur. Untuk itu, dirinya bermaksud melayangkan gugatan 'class action', jika distribusi air pdam tetap keruh.

'Kebetulan saya punya teman yang rumahnya di daerah Rungkut. Setiap hari teman saya mengeluh soal air pdam keruh. Kalau tidak selesai juga, maka saya akan menggalang kekuatan ke warga Surabaya Utara dan Timur untuk ramai-ramai menggugat buruknya layanan PDAM,' katanya.

'Sekarang saya dan beberapa warga Kalilom Lor minta Ketua Dewan untuk bisa memperjuangkan aspirasi warga Surabaya Utara dengan mendesak PDAM agar segera melakukan perbaikan,' katanya.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim menyebut bahwa belakangan air yang mengalir ke warga cukup keruh karena perbaikan pipa saluran air perusahaan tersebut.

'Lebih baik ganti nama saja. Karena pada kenyataannya, perusahaan ini tidak mampu memberi pelayanan sesuai dengan nama perusahaan yang disandangnya. Pelanggan PDAM itu menerima air berupa air bersih. Tapi air ini tidak dapat minum. Sedangkan namanya PDAM, semestinya airnya sudah siap minum,' katanya.(ant/rd)

Ekspor Patung Bali Hasilkan Jutaan Dolar

Bali memperoleh devisa 5,43 juta dolar AS dari ekspor patung dan aneka jenis cindera mata lainnya dari bahan baku kayu selama Maret 2014, meningkat 12,63 persen dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 4,82 juta dolar AS.


Ekspor tersebut 23,79 persen di antaranya diserap oleh pasaran Amerika Serikat, kata Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Bali I Ketut Teneng di Denpasar, Jumat.


Ia mengatakan, pasaran AS menyerap persentase tertinggi, disusul Prancis 6,47 persen, Jepang 4,80 persen, Singapura 0,91 persen, Australia 4,68 persen, Italia 3,47 persen , Inggris enam persen, Spanyol 6,59 persen, Hong Kong 0,39 persen dan Jerman 6,40 persen.


Sedangkan 36,49 persen lainnya diserap berbagai negara , karena benda seni itu sangat diminati konsumen mancanegara.


Ketut Teneng menjelaskan, ekspor aneka jenis patung dan cindera mata dari bahan baku kayu selama 2013 sebesar 90,61 juta dolar AS, meningkat 26,75 persen dibanding tahun sebelumnya 71,49 juta dolar AS.


Hal itu mampu memberikan kontribusi sebesar 18,64 persen dari total ekspor daerah ini yang mencapai 486,06 juta dolar AS, meningkat 0,88 persen dari tahun sebelumnya 481,83 juta dolar AS.


Kerajinan patung yang menembus pasaran luar negeri itu sebagian besar digeluti para perajin dan seniman di daerah pedesaan gudang seni Kabupaten Gianyar.


Sejumlah desa lainnya di Kabupaten Badung, Klungkung dan Tabanan juga mulai mengembangkan kerajinan patung atau kerajinan berbahan baku dari kayu, namun belum berhasil menembus pasaran ekspor, masih berorientasi pasaran lokal.


Pengiriman matadagangan bernilai seni itu lewat sejumlah pelabuhan laut di Indonesia, karena pelabuhan Benoa, Bali hanya mampu menangani 52,72 persen.Sedangkan sisanya 47,28 persen melalui pelabuhan di Jawa timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta, kata Ketut Teneng.(ant/ris)

NTT Kaji Nama Pelabuhan Bung Karno Ende

Gubernur Nusa Tenggara Timur frans lebu raya mengatakan Pemerintah Provinsi setempat segera mengkaji usulan pemberian nama pelabuhan ende menjadi pelabuhan bung karno jika usulan dari pemerintah kabupaten itu diserahkan.

'Pemerintah akan kaji apakah nama itu pantas diberikan pada sebuah pelabuhan laut di Ende karena mengganti sebuah nama untuk sebuah objek seperti pelabuhan laut atau bandar udara memerlukan pertimbangan dari berbagai aspek,' katanya di Kupang, Kamis.

Menurut Gubernur Lebu Raya sesuai ketentuan berlaku tersebut diproses di Jakarta harus terlebih dahulu ada dukungan dari pem provinsi setempat.

'Seperti dahulu waktu perubahan nama katanya Bandara Waioti ke Frans Seda atau Pelabuhan Sadangbui ke Laurens Say. Atau juga Bandara Satartacik ke Frans Sales Lega atau Bandara Umbu Mehang Kunda di Sumba Timur,' katanya.

Kalau proses ini ke Jakarta harus ada dukungan dari pemprov. Seperti dahulu waktu perubahan nama bandara Waioti ke Frans Seda artau Pelabuhan Sadangbui ke Laurens Say.

Menurutnya, niat pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ende sangat mulia. 'Itu menunjukkan penghormatan kepada Bung Karno. Apalagi nama itu melekat erat dengan Ende, yang bukan dikenal sebagai tempat pengasingan Sang Proklamator itu tetapi tempat perenungan Pancasila,' katanya.

Sebelumnya, Bupati Ende Marselinus Y.W Petu Ende akan mencanangkan dan mengumumkan pergantian nama pelabuhan ende menjadipelabuhan bung karno. Untuk itu pemerintah setempat memintadukungan masyarakat atas penamaan tersebut.

Bupati Ende mengatakan, dengan penamaan ini maka kehadiran Bung Karno saat dibuang ke Ende periode 1934-1938, bisa selalu dikenang dan dikenal seluruh warga bangsa ini, bukan saja masyarakat Kabupaten Ende dan NTT khususnya.

'Saya akan mencanangkan nama pelabuhan ende menjadi pelabuhan bung karno. Karena Bung Karno namanya sudah familiar di tengah kita. Nama pelabuhan bung karno untuk mengenang beliau ketika diasingkan ke Ende. Apalagi ketika diasingkan, pelabuhan inilah yang merupakan tempat sandarnya kapal yang membawa Bung Karno bersama keluarganya,' katanya di Ende pekan lalu.

Bupati Marselinus mengatakan, pemilihan nama Bung Karno selain telah familiar alasan lainnya adalah jika menggunakan nama secara lengkap maka akan sama dengan nama pelabuhan yang ada di salah satu pelabuhan di Makassar yakni Pelabuhan Soekarno. Karena itu dirinya memakainama pelabuhan bung karno.

'Kalau pakai Pelabuhan Soekarno maka sudah ada nama salah satu pelabuhan yang ada di Makassar, makanya saya gunakan pelabuhan bung karno apalagi nama Bung Karno sudah sangat familiar,' katanya.

Gubernur Lebu Raya mengatakan sarana dan prasarana perhubungan di Nusa Tenggara Timur seperti transportasi udara, laut dan darat, dan fasilitas pendukungnya saat ini cukup melayani kebutuhan transportasi laut dan udara di daerah berbasis kepulauan ini.

'Untuk infrastruktur perhubungan laut saat ini ada sekitar 11 Kapal Motor Penyeberangan (KMP) ferypenumpang ke 10 buah pelabuhan penyeberangan di NTT dan luar NTT seperti ke Pulau Kisar,' katanya.

Gubernur menyebut armada yang dimaksud antaraantara lain KMP Ile Ape, Ile Mandiri, Uma Kalada, KMP Pulau Sabu, Nanglala, Nemberala dan KMP Ile Boleng.

Dari total 11 unit armada itu PT Fery Indonesia hanya mengoperasikan lima armada dan lainnya serta satu unit di kelola oleh Perusahaan Daerah Flobamor dan satu unit lagi untuk sementara dikelola langsung Dinas Perhubungan NTT.

Kapal-kapal ini beroperasi ke sejumlah pelabuhan seperti pelabuhan Bolok, Teluk Gurita Atapupu, Kalabahi, Waibalun, Nangakeo, Aimere, Labuanbajo, Waikelo, Waingapu dan Pantai Baru yang dimaksud yang telah beroperasi menggunakanfasilitas 'Movable Bridge' atau jembatan layang/bergerak.(ant/rd)

Sultra Luncurkan Pendaftaran Haji Khusus

Kantor Wilayah Kementerian Agama sulawesi tenggara, me-launching atau meluncurkan pendaftaran haji khusus di Sultra melalui Sitem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) generasi dua.


Peluncuran pendaftaran haji khusus itu dilakukan oleh Asisten I Setda Sultra, Syarifuddin Safaa, mewakili Gubernur Nur Alam, dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenag Sultra, Rakhman, dan Kasubdit Pendaftaran Haji Ditjen PHU Kemenag RI, Amin Akas, di Kendari, Kamis (15/5) malam.


Ketua panitia launcing yang merupakan Kabid Haji dan Umroh Kemenag Sultra, Thamrin, melaporkan dengan dibukanya penerimaan pendaftaran haji khusus di Kemenag Sultra, maka masyarakat daerah ini yang hendak melaksanakan ibadah haji melalui haji khusus tidak perlu lagi ke Jakarta atau mewakilkan pendaftarannya kepada agen travel.


"Dengan pendaftaran haji khusus di provinsi, jamaah dapat melalui semua jalur pendaftaran haji khusus sendiri. Hal ini dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan terhadap jamaah. Calon haji juga akan merasa lebih aman dari travel-travel yang tidak resmi," katanya.


Kepala Kanwil Kemenag Sultra, Rakhman, mengatakan bagi pihaknya hal ini akan lebih memberi jaminan keamanan bagi calon haji dan dapat lebih mudah melakukan kontrol secara berimbang terhadap penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang ada di daerah setempat.


"Launching ini merupakan bagian integral kegiatan Kementerian Agama RI dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang akan melakukan atau menunaikan ibadah haji," katanya.


Kasubdit Pendaftaran Haji Ditjen PHU Kemenag RI, Amin Akas, mengaku seharusnya kegiatan itu dilakukan beberapa bulan sebelumnya, tetapi terlebih dahulu disesuaikan kemampuan sumber daya melalui Siskohat generasi II yang ada.


"Pada prinsipnya, haji khusus memiliki tipikal karakter yang sangat berbeda dengan haji reguler, yakni kuota reguler dibagi menjadi kuota per wilayah, sementara haji khusus murni kuota berlaku umum," katanya.


Sarifuddin Safaa saat memberikan sambutan mengatakan dengan adanya pendaftaran haji khusus di Sultra, maka tidak ada lagi kendala administrasi haji khusus, kemudian bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


"Yang paling penting lagi adalah, dengan adanya pendaftaran haji khusus di Kemenag Sultra atau di Kendari, maka akan bisa meminimalisir adanya unsur penipuan yang dilakukan oknum tertentu yang merugikan masyarakat," katanya.(ant/ris)

NPL Sulut Dibawah Batas BI

Kepala bank indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Luctor Tapiheru mengatakan, non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah perbankan di daerah tersebut, masih di bawah batas BI sebesar 5 persen.


"Pada triwulan I tahun 2014, rasio NPL perbankan yang beraktifitas di Sulut sebesar 3,07 persen yakni masih di bawah batas ketentuan BI sebesar 5 persen," ujar Luctor, di Manado, Jumat.


Menurut dia, jika dibandingkan dengan bulan Februari 2014, NPL perbankan Sulut mengalami penurunan dari 3,44 persen menjadi 3,07 persen pada Maret 2014.


"NPL di bawah batas ketentuan BI, mengindikasikan bahwa pengembalian kredit oleh masyarakat di Sulut sudah semakin baik," jelasnya.


Namun, katanya, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY) meningkat sebesar 34 persen dari 2,28 persen pada Maret 2012 menjadi 3,07 di Maret 2014.


Secara sektoral, ada lima sektor NPL-nya berada di bawah ketentuan BI yakni sektor pertambangan sebesar 2,99 persen, sektor perdagangan hotel dan restoran 3,28 persen, jasa-jasa dunia usaha 4,64 persen, jasa-jasa sosial 3,45 persen dan sektor lainnya 1,91 persen.


Sedangkan sektor pertanian, NPL-nya berada di atas ketentuan BI yakni sebesar 5,47 persen, begitu pula dengan sektor industri pengolahan 15,49 persen, sektor listrik gas dan air 20,68 persen, konstruksi 9,21 persen dan sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 8,22 persen.(ant/ris)

Sumut Susun Ranperda Pemberian Insentif Untuk Investor

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang menyusun rancangan peraturan daerah atau ranperda soal pemberian insentif kepada investor untuk semakin menarik investasi kedaerah itu.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumut,Purnama Dewi di Medan, Kamis, menyebutkan, ranperda itu diharapkan bisa selesai dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah (perda) tahun ini juga.

'Dengan adanya perda itu diharapkan jumlah investor semakin tertarik sehingga investasi semakin besar,'katanya.

Dia menjelaskan, insentif yang diberikan bermacam-macam mulai berupa keringan i bea masuk dan pajak daerah.

'Tetapi tentunya pemberian insentif itu juga mengikuti ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berlaku sebelumnya,'katanya.

Purnama mengakui, insentif untuk investor sebenarnya sudah dilakukan Pemerintah Pusat.

'Insentif dari Pemprov Sumut dimaksudkan untuk semakin menarik minat lebih besar dari calon investor untuk berinvestasi di Sumut,'katanya.

Purnama menegaskan, selama ini Sumut tetap diminati investor walau masih ada kelemahan yakni terjadi krisis listrik dan gas.

Minat uang tinggi investor itu, terlihat dari realisasi investasi yang selalu di atas target.

Pada 2013 misalnya,dari target investasi di Sumut sebesar Rp9 triliun, realisasinya mencapaiRp13,8 triliun. Untuk tahun ini,Sumut diberikan kepercayaan oleh BPMP Pusat dengan target investasi sebesar Rp13 triliun.

'Pemprov Sumut yakin dapat merealisasikan lebih besar dari target,'katanya.

Apalagi, kata dia, hingga triwulan I , realisasinya sudah mencapai Rp2 triliun lebih dengan terbesar Penanman Modal Dalam Negeri atau PMDN yang bergerak di sektor jasa dan industri kimia.

Keyakinan banyaknya investor juga melihat adanya proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di kawasan Sei Mangkei.

Kabid Fasilitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Sumut, Hilman Satriamenyebutkan, dari Pusat memang sudah ada aturan insentif.

Salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.001/2009 yang sudah diubah menjadi Nomor 76/PMK.001/2012 tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.(ant/rd)