Penjajakan Konversi BBG Untuk Kereta Api

Pemerintah menjajaki pemanfaatan bahan bakar gas untuk kereta api sebagai upaya konversi minyak ke gas.

Dirjen Migas Kementerian ESDM A Edy Hermantoro dalam siaran pers di Jakarta, Selasa mengatakan, secara teknologi pemanfaatan BBG untuk kereta api dimungkinkan.

"Kami akan rapatkan soal ini dengan instansi terkait dalam waktu dekat," ucapnya.

Menurut dia, opsi pemanfaatan yang bisa dilakukan adalah gas dicampur solar atau seluruhnya memakai gas.

Edy mengatakan, pihaknya serius mengembangkan pemanfaatan gas untuk kendaraan termasuk kereta api karena merupakan energi bersih dan lebih murah.

Pemerintah, lanjutnya, telah membagikan alat konversi BBG untuk kendaraan dinas pemerintah dan kendaraan umum di sejumlah daerah.

"Kami membangun stasiun pengisian gas dan uji coba LNG untuk truk dan bus di Bontang, Kaltim," ujarnya.

Pemerintah juga telah menjamin ketersediaan pasokan gas bumi untuk transportasi.

Untuk 2014, alokasi gas untuk transportasi sebesar 48,2 MMSCFD yang terdiri atas Jakarta, Banten dan Jabar 31,5 MMSCFD, Jatim 12,20 MMSCFD, Sumsel, Kaltim, Jateng, dan Riau masing-masing 1 MMSCFD.

Sedangkan untuk 2015, pasokan gas direncanakan 56,7 MMSCFD dengan rincian Jakarta, Banten dan Jawa Barat 40 MMSCFD. Sementara alokasi daerah lainnya sama seperti 2014.(ant/ris)

Travel Ilegal Tumbuh Subur di Riau

Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Riau, Ibnu Masud, mengatakan bisnis layanan travel haji dan umroh ilegal tumbuh subur di Provinsi Riau dan banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Hasil penelusuran Asita, sedikitnya ada 10 travel umroh beroperasi tanpa izin dari Kementerian Agama. Jumlah mereka lebih banyak daripada travel umroh resmi di Riau yang jumlahnya hanya enam perusahaan," kata Ibnu Masud kepada Antara di Pekanbaru, Selasa.

Ia mengatakan Asita sudah lama meminta Kementerian Agama dan aparat kepolisian untuk menertibkan agen travel perjalanan umroh yang ilegal.

Menurut dia, pihaknya sudah banyak menerima laporan dari masyarakat soal travel umroh tak berizin itu.

Ibnu mengatakan, salah satu kasus travel Umroh ilegal yang melakukan penipuan adalah Sai Travel yang mengakibatkan belasan calon jamaah Umroh gagal diberangkatkan ke tanah suci pada Februari lalu. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polresta Pekanbaru, namun hingga kini tidak jelas penyelidikannya.

"Masyarakat sudah resah dan banyak dirugikan dengan travel abal abal ini. Tapi sayangnya, aparat kepolisian tidak juga belum menindak hal tersebut," ujarnya.

Ibnu menjelaskan hingga kini hanya ada enam perusahaan penyelenggara umroh resmi dan berizin di Riau, antara lain Muhibbah Mulia Wisata, Sela Express, Labaika, Musafir, PDA, dan Silver Silk. Sedangkan, untuk penyelenggaran haji plus di Riau hanya ada dua perusahaan, yakni Muhibbah dan Sela Express.

"Di luar perusahaan perusahaan itu, saya pastikan itu ilegal," tegasnya.

Ia mengatakan, perusahaan travel ilegal kerap menyasar target masyarakat di daerah perkebunan kelapa sawit di Riau yang memiliki banyak uang namun tidak mengerti perihal izin travel yang sah. Motifnya adalah dengan menawarkan harga paket Umroh yang jauh lebih murah dari biasanya.

Menurut dia, pengusaha travel ilegal tidak pernah memberikan jadwal perjalanan yang pasti dan kerap berubah-ubah.

"Jika sudah mulai sering berubah jadwalnya, segeralah jamaah umroh tersebut untuk meminta uangnya kembali. Atau segera tanyakan legalitas agen umroh tersebut ke kantor Kementerian Agama terdekat," katanya.

Kepala Bidang Penyelenggara Haji Kementerian Agama Wilayah Riau, A. Aziz, mengatakan pihaknya terus melakukan pendataan terhadap bisnis travel ilegal di Riau. "Sejauh ini kami baru memberikan laporan ke Dirjen Haji Kementerian Agama," katanya.(ant/ris)

Dishub Segera Uji Coba Terminal Baru

dinas perhubungan Provinsi kalimantan selatan segera melakukan uji coba pemanfaatan terminal regional type A di Jalan Akhmad Yani kilometer 17 yang telah selesai dibangun sebagai salah satu cara melakukan sosialisasi kepada sopir dan penumpang.

Kepala dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi kalimantan selatan Haris Karno di Banjarmasin, Selasa, mengatakan pada uji coba tersebut, para sopir hanya akan ditunjukkan beberapa lokasi yang akan mereka lalui pada saat terminal tersebut benar-benar dimanfaatkan.

'Jadi pada saat itu para sopir tidak membawa penumpang, atau menaikkan dan menurunkan penumpang, hanya sekadar mengetahui saat masuk, lokasi menurunkan penumpang dan menaikkan, serta beberapa hal lainnya,' tambah Haris.

Menurut dia, sebelumnya Dishub juga telah berupaya melakukan uji cola pemanfaatan terminal baru tersebut, namun gagal.

Selama ini upaya, pemindahan terminal, dari terminal kilometer enam ke terminal kilometer 17, selalu mendapatkan perlawanan dari para sopir antarkota maupun antarprovinsi, karena dianggap merugikan para sopir mengingat lokasinya yang cukup jauh dari kota.

Rencananya, uji coba tersebut bakal dilaksanakan pada Senin (19/5) dengan melibatkan para sopir dan organda, dengan harapan uji coba kali ini mendapatkan dukungan dari seluruh pihak dan berjalan dengan lebih baik.

'uji coba harus segera dilaksanakan, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anggota di lapangan sebelum terminal itu diresmikan,' katanya.

Menurut Haris, akan sulit untuk mengetahui dan memastikan kesiapan personel dan petugas di lapangan kalau tidak pernah diuji coba.

'sebelum pelaksanaan uji coba, kami akan mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan rapat koordinasi bersama dinas perhubungan kabupaten/kota dan Organda,' katanya di sela-sela rapat koordinasi forum lalu lintas angkutan darat di Banjarmasin.

Menurut Haris, pihaknya dituntut segera memfungsikan terminal Km 17 ini, Karena fasilitasnya sudah dibangun.

'uji coba bukan berarti mengharuskan menurunkan penumpang di terminal, tetapi uji coba ini hanya pengenalan, seperti letak jalan masuk, menurunkan atau menaikan penumpang, penumpang beli tiket dan lainnya,' katanya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, tambah dia, para sopir yang tergabung dalam Organda mengerti dan mengetahui informasi yang sebenarnya, tentang pelaksanaan uji coba tersebut.(ant/rd)

Pasar Induk Tuntungan Medan Siap Beroperasi

pasar induk Tuntungan yang berada Jalan Bunga Turi, Kelurahan Lau Cih, Kecamatan Medan Tuntungan saat ini sudah siap dioperasikan dan siap menampung pemindahan pedagang dari Pasar Sutomo.

Dirut PD Pasar pemkot medan Beni Sihotang di Medan, Selasa mengatakan pasar induk Tuntungan memiliki lima unit pos pengaman, 720 unit grosir, 432 unit sub grosir dan 56 unit untuk pasar wisata.

'Daya tampung pasar untuk pedagang lebih kurang 1.208, sedangkan pedagang yang selama ini berjualan di seputaran Pasar Sutomo mencapai 1.840 pedagang. Artinya, ada 632 pedagang yang tidak tertampung,' katanya.

Setelah lihat kondisi bangunan dan luasnya areal pasar induk, lanjut dia, 632 pedagang tersebut dapat ditampung untuk sementara menunggu dibangunnya tempat yang permanen.

Dari hasil pendataan yang telah dilakukan, 95 persen pedagang Pasar Sutomo telah menyatakan kesediaan mereka pindah ke pasar induk Tuntungan.

'Kita pun akan menempatkan 58 pegawai PD Pasar untuk mengelola pasar induk tersebut. Untuk itu kita minta dukungan seluruh unsur FKPD Medan dalam proses pemindahan para pedagang nantinya,' katanya.

Sementara Plt wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengatakan, pihaknya tetap menerima masukan dari berbagai pihak terkait kelancaran beroperasinya pasar induk Tuntungan tersebut untuk ditindaklanjuti.

Setelah itu dilakukan pendataan disertai dengan mempersiapkan fasilitas pendukung seperti lampu penerangan jalan, lokasi parkir untuk truk pengangkut sayur maupun buah maupun lin trayek angkutan umum menuju pasar induk Tuntungan segera dipersiapkan secepatnya.

'Setelah itu selesai semua, barulah pemindahan kita lakukan,' katanya.(ant/rd)

Toba Samosir Tuan Rumah Festival Danau Toba

Kabupaten toba samosir (Tobasa) disepakati menjadi danau toba" href="http://www.ciputranews.com/ekonomi-bisnis">tuan rumah festival danau toba (FDT) yang akan digelar pada 17-21 September 2014.

'Kita sepakat dengan Kemenparekraf dan beberapa kabupaten di Kawasan danau toba bahwa FDT akan digelar pada 17-21 September 2014,' kata Bupati Tobasa pandapotan kasmin simanjuntak di Jakarta, Selasa.

pandapotan kasmin simanjuntak mengatakan menjelang pelaksanaan kegiatan akbar ini Tobasa terus berbenah untuk menyukseskan acara tahunan tersebut. Pihaknya mengintensifkan komunikasi dengan Kemenparekraf guna mematangkan persiapan yang dibutuhkan.

'Kita berharap FDT2014, akan menjadi momentum kebangkitan sektor pariwisata dan menggerakkan ekonomi di Tobasa,' kata Kasmin.

Sementara itu Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tobasa Ultri Simanunsong menambahkan, FDT kali ini mengetengahkan pada sisi culture tourism (wisata budaya) dan sport tourism (wisata olahraga).

'Selama lima�hari penyelengaraan FDT, jenis sports tourism yang akan dilombakan adalah lomba paralayang, lomba solu bolon, lomba arung jeram, Lake Toba Drum Festival, dan World Super Swim yakni lomba renang berskala internasional,' katanya.

Dalam World Super Swim akan ditampilkan lomba renang di danau toba dan akan diikuti perenang dari berbagai negara.(ant/rd)

Menkop Tingkatkan Akses KUKM Pada Sumberdaya Produktif

Menteri Koperasi dan UKM sjarifuddin hasan berupaya meningkatkan akses pelaku koperasi dan UKM pada sumber daya produktif mengingat masih rendahnya akses mereka terhadap sumber daya produktif.

'Tidak diragukan bahwa potensi pengembangan usaha KUKM (koperasi usaha kecil menengah, red) kita masih terbuka luas, di banyak sektor dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat,' kata Menteri Koperasi dan UKM sjarifuddin hasan di Jakarta, Selasa.

Hal ini kata dia berhubungan langsung dengan tersedianya potensi sumber daya yang melimpah berupa potensi sumber daya alam, manusia, teknologi dan informasi.

'Sangat disayangkan, akses terhadap sumber daya produktif, bagi sebagian besar pelaku KUKM, masih sangat terbatas,' katanya.

Oleh karena itu pihaknya berupaya meningkatkan akses kukm terhadap sumber daya tersebut contohnya peningkatan akses di sisi pendanaan usaha, dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas Kredit Program.

Contohnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta Kredit Cinta Rakyat (KCR) yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan skim pembiayaan lainnya dari perbankan.

Ia juga menekankan pentingnya bagi KUKM untuk memperbaharui produk dengan berbagai inovasi dan adaptasi agar selalu up to date, sesuai dengan tren dan selera pasar.

'Bila tuntutan pasar ini dapat dipenuhi, aktivitas ekonomi domestik termasuk kegiatan ekonomi yang didominasi oleh KUKM, akan terus tumbuh dan berkembang, yang pada gilirannya roda perekonomian nasional dapat bergerak lebih cepat lagi,' katanya.(ant/rd)

JKN Dinilai Jaminan Sosial Reformatif

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Djoko Sungkono menyebutkan Indonesia sedang melaksanakan suatu sistem penyelenggaraan jaminan sosial yang reformatif melalui jaminan kesehatan nasional (JKN).

Djoko saat dihubungi dari Bandarlampung, Rabu, menjelaskan, reformasi penyelenggaraan jaminan sosial yang sedang dilakukan itu terlihat dua dari dua hal.

"Pertama, program jaminan sosial yang kita sedang bangun berprinsip asuransi sosial. Dalam asuransi sosial, kepesertaan bersifat wajib dan membayar iuran. Lalu yang kedua adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan yang diamanatkan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial," katanya.

"Badan tersebut berstatus badan hukum publik, yang berbeda dengan badan berbentuk persero, mempunyai tugas dan wewenang untuk memperluas kepesertaan dan meningkatkan manfaat jaminan sosial," ujarnya lagi.

Berkaitan dengan itu, pihaknya merasa perlu meningkatkan pemahaman berbagai pihak tentang implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

"Di tahun lalu kita, Friedrich Ebert Stiftung atau FES dan DJSN telah menyelenggarakan kegiatan serupa di Kota Pontianak, Jambi dan Mataram tentang bagaimana BPJS itu bekerja. Apa yang menjadi tugas dan kewenangan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh UU SJSN dan UU BPJS," ujarnya.

Adapun di tahun ini, kegiatan serupa sudah digelar di Bandarlampung bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) setempat.

"Dalam hitungan hari, kita akan memasuki era baru, era SJSN. DJSN sebagai lembaga yang khusus diamanatkan oleh UU SJSN untuk mensikronisasikan SJSN ini," kata Djoko yang berharap para jurnalis Lampung untuk turut mencatat fakta SJSN yang terjadi di lapangan.

Ia selanjutnya menambahkan, pembentukan BPJS merupakan wujud nyata dari tekad pemerintah menjalankan amanat konstitusi dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dimana setiap orang memiliki hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat.

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, demikian Djoko menambahkan, mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diwujudkan dengan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

"Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memperoleh perlindungan sosial yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan serta memasuki usia lanjut," ujarnya.(ant/ris)